Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengusulkan adanya batasan masa kepemimpinan bagi ketua umum partai politik dengan durasi maksimal dua periode. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperbaiki sistem kaderisasi serta mendorong percepatan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur internal partai.
Usulan tersebut tertuang secara eksplisit dalam ikhtisar laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025 yang dipublikasikan pada 17 April lalu. Dalam dokumen tersebut, KPK memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola bagi berbagai lembaga serta program strategis milik pemerintah, termasuk organisasi partai politik.
Lembaga antirasuah ini merumuskan sebanyak 16 poin rekomendasi penting yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas fungsional partai politik di Indonesia. Salah satu poin yang paling krusial adalah dorongan untuk merevisi Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik agar terdapat aturan baku mengenai batasan masa jabatan ketua umum.
KPK juga menyarankan agar setiap partai melakukan pembenahan pada aspek kurikulum pendidikan politik, mekanisme pengkaderan, persyaratan pencalonan, hingga transparansi tata kelola keuangan organisasi. Pembatasan masa jabatan pimpinan partai dianggap sebagai instrumen kunci untuk memastikan bahwa proses regenerasi kader berjalan secara dinamis dan tidak terhambat oleh dominasi figur tertentu.
Namun, usulan ini segera mendapatkan reaksi keras berupa penolakan dari sejumlah partai besar yang saat ini menduduki kursi di parlemen. Partai-partai seperti PDIP, PKB, NasDem, hingga Partai Demokrat secara kolektif menilai bahwa KPK telah melampaui batas kewenangannya karena urusan jabatan pimpinan dianggap sebagai hak otonom internal partai.
Pihak partai juga menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap klaim KPK yang menyebutkan bahwa pembatasan periode kepemimpinan dapat menekan potensi praktik korupsi dan menyehatkan pola regenerasi. Herman Khaeron selaku Sekjen Partai Demokrat menegaskan bahwa kualitas demokrasi internal partai tidak ditentukan oleh pembatasan administratif, melainkan melalui mekanisme kongres resmi.
Herman menambahkan bahwa selama para pemegang suara di internal partai masih memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada ketua umumnya, maka proses itu tetap sah secara demokratis. Menurut pandangannya, kedaulatan untuk menentukan pemimpin sepenuhnya berada di tangan kader partai masing-masing dan tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar.
Gagasan Revolusioner dalam Reformasi Partai
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa mayoritas partai politik saat ini justru gagal menerapkan prinsip demokrasi dalam tubuh mereka sendiri. Ia berpendapat bahwa indikator utama kegagalan tersebut tercermin dari macetnya proses regenerasi, di mana satu sosok ketua umum dapat terpilih secara berulang kali tanpa batas.
Burhanuddin memandang langkah KPK sebagai sebuah ide revolusioner yang dapat menjadi terobosan penting untuk mereformasi sistem kepartaian yang kaku di Indonesia. Baginya, adalah sebuah anomali jika partai yang merupakan pilar utama demokrasi justru seringkali gagal dalam mendemokratisasikan mekanisme internal organisasinya sendiri.
Sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, ia menolak argumen yang menyatakan bahwa urusan pemilihan ketua umum partai adalah wilayah privat yang tertutup bagi campur tangan publik. Hal ini dikarenakan partai politik di Indonesia masih menerima bantuan dana dari anggaran negara, sehingga setiap dinamika di dalamnya merupakan bagian dari kepentingan masyarakat luas.
Burhanuddin menegaskan bahwa kedudukan partai politik sebagai institusi publik berkaitan erat dengan proses seleksi serta penetapan calon pejabat publik yang akan duduk di pemerintahan. Kader partai adalah mereka yang nantinya akan mengisi kursi legislatif maupun eksekutif dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang menyangkut hak-hak orang banyak.
Karena setiap keputusan yang diambil oleh kader partai berdampak langsung pada publik melalui penyusunan undang-undang, maka mekanisme di internal partai tidak boleh dilepaskan dari pengawasan umum. Oleh karena itu, standardisasi kepemimpinan partai politik menjadi relevan untuk dibahas dalam ranah kebijakan nasional demi kepentingan integritas bangsa.
Ketentuan Hukum dan Dinamika Pergantian Pengurus
Hingga detik ini, regulasi hukum di Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai berapa lama seseorang boleh menjabat sebagai ketua umum partai politik. Aturan mengenai pergantian struktur kepengurusan saat ini hanya didasarkan pada Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berlaku universal.
Pasal tersebut memberikan wewenang penuh kepada setiap partai untuk mengatur mekanisme pemilihan serta periode jabatan pimpinan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing. Realitasnya, belum ada satupun partai politik di Indonesia yang secara mandiri membatasi masa jabatan ketua umumnya, bahkan beberapa di antaranya telah menjabat lebih dari satu dekade.
Dalam kerangka hukum yang ada, pemerintah hanya memiliki kewenangan terbatas untuk menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan apabila terjadi sengketa internal yang belum terselesaikan. Jika terjadi perselisihan, masalah tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu melalui mahkamah partai atau jalur hukum hingga tingkat Mahkamah Agung sebelum pemerintah memberikan pengesahan.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32, penyelesaian konflik internal partai politik diwajibkan untuk selesai dalam kurun waktu maksimal 60 hari sejak perselisihan muncul. Hal ini dimaksudkan agar organisasi tetap stabil dan tidak mengalami kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan akibat adanya dualisme atau ketidakpastian hukum.
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, turut memberikan apresiasi terhadap gagasan KPK dalam mendorong pembatasan jabatan ini demi kesehatan demokrasi. Ia sepakat dengan pandangan bahwa partai politik sebagai entitas publik tidak boleh dikelola seolah-olah milik pribadi atau kelompok kecil tertentu saja.
Agung menyarankan agar partai mulai mengadopsi asas pengelolaan profesional, serupa dengan pembatasan masa jabatan presiden yang sudah diatur ketat sebanyak dua periode dalam konstitusi negara. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis agar sirkulasi kepemimpinan nasional dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dari sosok pemimpin yang berbeda di setiap masa.
Lebih jauh lagi, Agung mengusulkan agar semangat pembatasan ini juga merambah ke kursi parlemen dengan membatasi masa jabatan anggota DPR RI hanya untuk dua periode saja. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem politik yang lebih kompetitif dan mencegah terjadinya stagnasi kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.