DPR Minta Kemenag Laporkan Seluruh Transaksi di Arab Saudi Demi Perketat Pengawasan Haji

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memberikan laporan transparan mengenai seluruh transaksi yang dilakukan di Arab Saudi guna memastikan tata kelola haji yang optimal. Upaya pengawasan ketat ini bertujuan untuk memantau apakah pelaksanaan berbagai fasilitas di lapangan sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh panitia kerja (panja).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa meski pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Haji, pengawasan yang disiplin akan tetap diberlakukan tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa segala bentuk ketidaksesuaian antara keputusan Panja Komisi VIII dengan eksekusi pemerintah di lapangan akan menjadi catatan serius bagi pihak legislatif.

Marwan juga mendesak agar pemerintah menyerahkan salinan kontrak secara menyeluruh sebagai jaminan atas komitmen transparansi dalam setiap kerja sama yang terjalin dengan pihak ketiga. Dokumen kontrak yang mencakup rincian logistik dan akomodasi dengan penyedia layanan atau syarikah di Saudi tersebut akan dijadikan alat ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pelayanan jemaah.

Pelaporan seluruh rekam jejak kesepakatan kepada Komisi VIII dipandang sebagai langkah krusial agar fungsi evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data akurat. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir adanya celah penyimpangan dalam penggunaan anggaran maupun penurunan kualitas fasilitas yang seharusnya diterima oleh para jemaah haji.

Mengenai kemungkinan munculnya ketegangan birokrasi akibat pemeriksaan ini, Marwan mengingatkan bahwa fungsi pengawasan merupakan mandat konstitusional yang melekat pada tugas dewan sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan adanya pembagian peran yang jelas, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang dalam proses audit keuangan, sementara DPR berfokus pada pengawasan mutu kesepakatan.

Marwan juga berpesan agar pihak kementerian tidak merasa terganggu dengan ketatnya pengawasan ini karena hal tersebut murni demi kepentingan penyelenggaraan haji yang lebih baik. Menurutnya, kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama adalah fondasi utama yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah selama menjalankan operasional di Tanah Suci.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, para jemaah haji tahun 2026 mulai dijadwalkan memasuki asrama haji pada hari Selasa (21/4) untuk persiapan keberangkatan. Proses pemberangkatan jemaah gelombang pertama menuju Madinah akan segera dilakukan sehari setelahnya, yakni pada Rabu (22/4), sesuai dengan rencana perjalanan yang telah disusun.

Sementara itu, bagi jemaah haji yang tergabung dalam gelombang kedua, proses keberangkatan menuju Makkah melalui Bandara Jeddah baru akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2026 mendatang. Koordinasi yang matang antara Kemenhaj dan berbagai pihak terkait di Arab Saudi diharapkan dapat menjamin kelancaran arus keberangkatan jemaah dari Tanah Air hingga sampai ke tujuan.