Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani optimis bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berfungsi sebagai ibu kota negara pada tahun 2028. Keyakinan ini disampaikan Muzani saat kunjungan pimpinan MPR ke lokasi IKN di Kalimantan Timur pada Senin, 20 April 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Muzani bersama pimpinan lain meninjau perkembangan pembangunan berbagai gedung dan fasilitas pendukung. Ia menegaskan bahwa ini menunjukkan keseriusan rencana menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan, tidak hanya untuk lembaga eksekutif, tetapi juga untuk legislatif dan yudikatif.
Muzani berharap waktu 2028 menjadi titik yang ideal untuk memfungsikan Ibu Kota Nusantara seperti ibu kota Republik Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini adalah setelah dua tahun dari kunjungan terakhir pada akhir 2024, di mana ia mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan.
Proyek yang tengah dikerjakan mencakup pembangunan tempat ibadah, kantor pengelola otorita IKN, Istana Wakil Presiden, dan bandara. "Ini merupakan fasilitas penting yang mendukung operasional IKN dan menjadi kebanggaan bagi kami," katanya.
Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif. Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan untuk kedua lembaga ini telah dimulai.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah mengirimkan 50 staf ke IKN untuk mempersiapkan kebutuhan perkantoran. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja di Komisi II DPR pada 30 Maret 2026.
Basuki memprediksi bahwa rencana tersebut akan terealisasi pada tahun ini. "Kami sudah menugaskan 50 staf untuk persiapan berkantor di sana. Mudah-mudahan ini segera terlaksana," ucapnya.
Basuki juga berharap Gibran bisa segera berkantor di IKN, menyusul kedatangannya yang sudah lebih dahulu tinggal di sana. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa semua persiapan, termasuk gedung dan perabotan, hampir selesai, meskipun waktu pasti Gibran mulai bertugas di IKN masih belum bisa dipastikan.