Pemerintah Bakal Memangkas Hambatan Investasi demi Penuhi Standar OECD

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksi Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, guna melakukan penyederhanaan terhadap berbagai aturan yang dianggap menghalangi masuknya modal. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyesuaikan standar regulasi nasional dengan ketentuan yang berlaku di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) agar iklim usaha di Indonesia semakin kompetitif.

Melalui upaya sinkronisasi ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jauh lebih ramah dan terbuka bagi para investor global. Selain mengacu pada standar OECD, pemerintah juga akan melakukan studi komparatif atau benchmarking terhadap regulasi investasi yang diterapkan oleh negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Evaluasi Persetujuan Teknis dan Efisiensi Birokrasi

Menteri Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama Presiden adalah evaluasi menyeluruh terhadap aturan mengenai Persetujuan Teknis atau Pertek. Beliau menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni segala bentuk regulasi yang bersifat menghambat harus segera dievaluasi atau bahkan dihapuskan jika tidak memberikan nilai tambah bagi proses investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosan setelah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Selasa, 21 April 2025. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan birokrasi agar tidak ada lagi hambatan prosedural yang dapat memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Fokus pada Investasi Berkualitas dan Penciptaan Lapangan Kerja

Selain mengejar angka investasi yang besar secara nominal, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah penanaman modal harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat luas. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan memberikan dampak riil yang mampu mendorong kesejahteraan rakyat melalui penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

Pesan Presiden tersebut menggarisbawahi pentingnya investasi yang tumbuh secara benar, baik, dan berkelanjutan demi memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas modal yang masuk, tetapi juga pada kualitas serta keberlanjutan sektor-sektor industri yang dikembangkan oleh para investor.

Proyeksi Nilai Investasi dan Target Lima Tahun Mendatang

Dalam laporannya, Rosan Roeslani merinci sejumlah komitmen investasi besar yang datang dari berbagai negara mitra strategis, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Potensi nilai investasi dari negara-negara tersebut menunjukkan angka yang sangat menjanjikan dan menjadi indikator kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan baru.

Tren positif ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk meningkatkan target realisasi investasi nasional secara drastis dalam periode lima tahun ke depan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah memetakan rencana perbandingan pertumbuhan investasi antara periode sebelumnya dengan target ambisius yang dicanangkan untuk masa pemerintahan saat ini.

Kenaikan target investasi hingga melampaui angka Rp13.000 triliun menuntut kerja keras seluruh jajaran kabinet dalam memastikan kepastian hukum serta kemudahan akses bagi para pelaku usaha. Presiden juga mengingatkan bahwa percepatan eksekusi kebijakan harus menjadi prioritas utama agar segala rencana pembangunan tidak terganjal oleh aturan yang terlalu berbelit-belit.