Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan tanggapan resmi terkait isu "passportgate" yang sempat melibatkan sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di kompetisi Liga Belanda. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Supratman mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, di Kantor Kementerian Hukum yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Jumat, 17 April 2026.
Supratman menegaskan bahwa persoalan ini sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang oleh Menpora sehingga status hukum para pemain sudah sangat jelas bagi pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi khusus terhadap konsep diplomasi olahraga yang dinilai sangat efektif dalam menangani dinamika pemain keturunan di kancah internasional.
Kementerian Hukum saat ini sedang fokus mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang akan segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan target penyelesaian pada tahun ini. Langkah ini dinilai sangat krusial karena menyangkut hubungan diplomasi antarnegara serta kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
Pemerintah menyadari bahwa regulasi yang kuat sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam mengelola status kewarganegaraan, terutama bagi atlet yang membela nama bangsa. Oleh karena itu, percepatan pembahasan regulasi ini menjadi prioritas utama agar tidak ada lagi keraguan hukum di masa mendatang terkait status pemain naturalisasi.
Kolaborasi Antar-Kementerian dalam Penyusunan RUU
Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai payung hukum utama yang berlaku. Namun, perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan regulasi agar tetap relevan dengan kebutuhan nasional, terutama di sektor olahraga prestasi.
Dalam proses penyusunan draf RUU Kewarganegaraan yang baru, Supratman memastikan pihaknya akan bersikap terbuka dan mendengar berbagai aspirasi dari pemangku kepentingan terkait. Salah satu pihak utama yang akan dimintai masukan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Erick Thohir guna merumuskan skema kewarganegaraan yang ideal.
Proses finalisasi draf sedang dilakukan secara intensif oleh tim ahli dari pemerintah sebelum diserahkan ke meja legislatif untuk pembahasan lebih lanjut. Kerja sama antarlembaga ini diharapkan mampu melahirkan produk hukum yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Harapan Terhentinya Polemik Status Pemain
Supratman menaruh harapan besar agar keberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru nantinya dapat meminimalkan atau bahkan menghapus polemik seperti kasus paspor di masa lalu. Ia ingin memastikan bahwa masalah administrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi para pemain yang memiliki komitmen untuk memperkuat skuad Garuda.
Sebelumnya, dunia sepak bola tanah air sempat diramaikan oleh aduan dari klub NAC Breda yang mempertanyakan status administrasi pemain setelah mereka mengalami kekalahan telak dari Go Ahead Eagles. Keluhan tersebut menyasar status beberapa pemain yang dianggap melanggar aturan pemain non-Uni Eropa, meskipun akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
| Nama Pemain | Klub Saat Ini | Status Masalah |
|---|---|---|
| Dean James | Go Ahead Eagles | Tuntas |
| Tim Geypens | Liga Belanda | Tuntas |
| Justin Hubner | Liga Belanda | Tuntas |
| Nathan Tjoe-A-On | Liga Belanda | Tuntas |
Setelah polemik tersebut berakhir, keempat pemain pilar Timnas Indonesia itu kini telah diizinkan kembali untuk memperkuat klub mereka masing-masing di kompetisi Belanda. Kejelasan status ini memberikan ketenangan bagi pemain untuk fokus pada performa mereka di lapangan hijau tanpa terganggu isu non-teknis.
Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian proses legislasi ini rampung sebelum akhir tahun agar stabilitas tim nasional tetap terjaga menyongsong turnamen-turnamen penting. Fokus utama Presiden dan seluruh jajaran menteri adalah memastikan bendera Merah Putih dapat berkibar dengan gagah di berbagai arena olahraga internasional.
Visi besar tersebut menjadi semangat bagi kementerian terkait untuk bekerja cepat dalam menuntaskan hambatan birokrasi yang selama ini menghantui program naturalisasi. Melalui regulasi yang lebih modern, diharapkan prestasi olahraga Indonesia dapat melesat tanpa harus terkendala oleh permasalahan dokumen kewarganegaraan lagi.