Tanggapi Aksi 21 April, Gubernur Kaltim Sebut Masukannya Sangat Berkelas

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan tanggapan resmi terkait demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kaltim di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026. Melalui sebuah pernyataan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Rudy menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat yang telah menjalankan peran penting sebagai kontrol sosial bagi pemerintah daerah.

Rudy menilai bahwa berbagai aspirasi serta kritik yang disampaikan oleh para demonstran dalam aksi tersebut merupakan masukan yang sangat berharga dan memiliki kualitas yang sangat berkelas bagi pembangunan daerah. Ia berharap agar ke depannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera berakselerasi dalam melakukan evaluasi menyeluruh serta memperbaiki kinerja pelayanan publik demi kemajuan Bumi Etam secara berkelanjutan.

Selain memberikan apresiasi, Rudy juga menekankan harapannya agar para mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat terus konsisten menjadi mata serta telinga yang kritis dalam memantau jalannya pemerintahan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam fungsi pengawasan sangat krusial karena masa depan dan takdir wilayah Kalimantan Timur berada di tangan generasi muda serta elemen masyarakat yang peduli.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Samarinda tersebut membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada jajaran eksekutif maupun legislatif di Kalimantan Timur. Tuntutan tersebut meliputi permintaan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta desakan agar DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Meskipun massa menuntut pertemuan langsung, Gubernur Rudy Mas'ud dan kakaknya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, Hasanudin Mas'ud, diketahui tidak hadir menemui para demonstran di lokasi aksi. Kehadiran pihak berwenang di depan Gedung DPRD Kaltim diwakili oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang bersedia keluar untuk mendengarkan langsung aspirasi massa.

Ekti Imanuel akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap butir-butir tuntutan mahasiswa dan sepakat untuk menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh Aliansi Rakyat Kaltim di hadapan para peserta aksi. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut nantinya akan ditandatangani secara kolektif bersama jajaran wakil ketua lainnya serta tujuh ketua fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Sebelum penandatanganan dilakukan, massa aksi terlebih dahulu membacakan isi pakta integritas yang berisi desakan komitmen moral dan politik dari para wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dalam dokumen itu, DPRD Kaltim diminta untuk memikul tanggung jawab penuh serta siap menerima konsekuensi politik jika gagal dalam menjalankan komitmen untuk memenuhi tuntutan rakyat.

Massa juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan total terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak memberikan dampak langsung atau tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Selain masalah anggaran, para demonstran juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan di lingkungan DPRD yang dianggap dapat merusak independensi serta kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Situasi di lapangan sempat memanas ketika para pimpinan DPRD tidak kunjung keluar, sehingga massa terus memberikan tekanan publik agar suara mereka didengar langsung oleh pemegang kebijakan. Aliansi Rakyat Kaltim menegaskan komitmen mereka untuk kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pakta integritas tersebut tidak segera direalisasikan dalam kebijakan nyata.

Berdasarkan laporan di lapangan, aksi yang dimulai di depan kantor legislatif tersebut kemudian bergeser menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada pukul 14.00 Wita dengan pengawalan ketat. Selama berorasi di sana, para pendemo menuntut agar Rudy Mas'ud bersedia menemui mereka secara langsung, bahkan beberapa orator menyuarakan tuntutan agar gubernur turun dari jabatannya.

Hingga aksi berakhir menjelang petang, gubernur yang juga merupakan politikus dari Partai Golkar tersebut tetap tidak menampakkan diri untuk berdialog langsung dengan para pengunjuk rasa. Koordinator lapangan sekaligus humas Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menyayangkan sikap tertutup pemerintah yang justru menyambut kedatangan rakyat dengan pemasangan kawat berduri dan penjagaan ketat.

Lukman menyatakan bahwa masyarakat Kalimantan Timur sebenarnya hanya ingin menagih pertanggungjawaban serta transparansi dari pemimpin mereka terkait berbagai persoalan yang sedang terjadi di daerah. Namun, perjuangan tersebut harus berakhir tanpa hasil pertemuan fisik hingga massa akhirnya membubarkan diri secara tertib pada pukul 17.30 Wita di sore hari itu.

Dalam orasinya, Lukman kembali menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penghapusan praktik KKN serta evaluasi total terhadap kebijakan anggaran yang tidak pro-rakyat. Pihaknya menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan yang dirasakan masih terjadi dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur saat ini.

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah dugaan praktik nepotisme dalam penempatan pejabat di posisi strategis pemerintahan yang dinilai hanya menguntungkan lingkaran terdekat penguasa. Selain itu, alokasi anggaran daerah juga menjadi sorotan tajam, terutama mengenai pengadaan kendaraan operasional serta proyek renovasi rumah jabatan yang menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.

Kebijakan penghapusan subsidi BPJS bagi puluhan ribu warga Kaltim disebut sebagai langkah yang paling menyakitkan dan berdampak langsung pada taraf hidup masyarakat kelas bawah. Angka 49 ribu masyarakat yang kehilangan subsidi tersebut dinilai sangat besar dan mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi warga miskin.

Meski diwarnai ketegangan, secara umum demonstrasi berlangsung aman, walaupun massa sempat mengamankan seorang pria yang dicurigai sebagai provokator karena kedapatan membawa flare serta bom asap. Terkait langkah selanjutnya, Lukman belum dapat memastikan jadwal aksi susulan, namun pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal untuk menentukan sikap berdasarkan perkembangan situasi di masa mendatang.

Estimasi jumlah massa yang ikut serta dalam demonstrasi 21 April ini mencapai kurang lebih 3.000 orang yang berasal dari gabungan berbagai elemen masyarakat sipil. Kelompok tersebut terdiri dari organisasi mahasiswa, serikat buruh, pengemudi ojek online, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok penyandang disabilitas yang bersatu menyuarakan aspirasi mereka.