Djoko Setijowarno, selaku Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menyatakan bahwa tarif operasional kereta rel listrik (KRL) di wilayah Jabodetabek sudah sepatutnya mengalami penyesuaian harga. Beliau berpendapat bahwa publik kemungkinan besar tidak akan keberatan dengan kenaikan tersebut, mengingat usulan penyesuaian ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2018 silam.
Djoko memberikan perbandingan bahwa tarif KRL di rute Yogyakarta-Solo saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta, namun pengguna di sana tetap merasa nyaman menggunakannya. Meskipun ada kenaikan, beliau menekankan pentingnya catatan khusus agar kelompok masyarakat ekonomi tertentu tetap mendapatkan perlindungan sehingga tidak terdampak beban biaya tambahan.
Skema Golongan dan Penyesuaian Bertahap
Sebagai ilustrasi kebijakan, Djoko merujuk pada adanya 15 golongan masyarakat yang saat ini sudah menikmati fasilitas transportasi umum gratis di wilayah DKI Jakarta. Skema perlindungan serupa dapat diimplementasikan bagi pengguna KRL Jabodetabek dengan mempertimbangkan batasan upah minimum atau kriteria pendapatan tertentu lainnya.
Pengaturan tersebut bisa dilakukan dengan menetapkan ambang batas gaji, misalnya bagi pekerja yang memiliki penghasilan di atas Rp 6 juta per bulan baru akan dikenakan tarif baru. Bagi kelompok masyarakat mampu tersebut, kenaikan biaya sebesar Rp 500 dinilai tidak akan menjadi beban yang berat dalam pengeluaran transportasi harian mereka.
Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, Djoko menemukan fakta bahwa mayoritas penumpang setia KRL sebenarnya tidak merasa keberatan jika harus membayar lebih. Hal ini didukung oleh data bahwa penggunaan KRL pada akhir pekan didominasi oleh penumpang yang bepergian untuk tujuan hiburan atau rekreasi, bukan kebutuhan komuter bekerja.
Data menunjukkan bahwa pada hari Sabtu penumpang komuter murni hanya sekitar 5 persen, sementara pada hari Minggu jumlahnya semakin menurun hingga menyentuh angka 2 persen saja. Dengan demikian, pemerintah bisa menghemat anggaran dengan tidak memberikan subsidi penuh pada hari libur karena penggunaannya bukan untuk keperluan produktivitas wajib.
Usulan Kenaikan Tarif Dasar
Djoko Setijowarno mengusulkan agar tarif dasar perjalanan KRL Jabodetabek untuk 25 kilometer pertama dinaikkan menjadi Rp 5.000 dari tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp 3.000. Strategi kenaikan ini sebaiknya dilakukan secara perlahan atau bertahap guna memastikan masyarakat tidak merasa terkejut dengan perubahan biaya yang tiba-tiba.
Langkah penyesuaian misalnya bisa dilakukan setiap enam bulan sekali dengan kenaikan nominal sebesar Rp 500 hingga mencapai target harga yang dianggap ideal dan mencukupi. Usulan ini juga harus dibarengi dengan komitmen operator untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas di area stasiun maupun kenyamanan di dalam rangkaian kereta api.
| Kategori Tarif | Kondisi Saat Ini | Usulan Penyesuaian |
|---|---|---|
| Tarif Dasar (25 Km Pertama) | Rp 3.000 | Rp 5.000 |
| Skema Kenaikan Bertahap | - | Rp 500 per 6 Bulan |
| Estimasi Subsidi per Tahun | Rp 1,6 - 1,8 Triliun | Dialihkan ke Daerah |
| Persentase Subsidi per Tarif | 60% - 65% | Dikurangi Bertahap |
Pengalihan Subsidi untuk Pembangunan Daerah
Peningkatan tarif KRL Jabodetabek secara langsung akan berdampak pada penghematan anggaran subsidi pemerintah yang saat ini mencapai angka Rp 1,6 triliun hingga Rp 1,8 triliun per tahun. Dana yang sangat besar tersebut selama ini digunakan untuk menutup sekitar 60 hingga 65 persen dari total harga tiket asli yang seharusnya dibayar penumpang.
Djoko menegaskan bahwa hasil penghematan dari pengurangan subsidi di Jakarta ini dapat dialihkan untuk membiayai pengembangan moda transportasi darat di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, pemerataan akses transportasi sangat penting agar anggaran negara tidak hanya terfokus di Jakarta, sementara daerah lain masih sangat membutuhkan dukungan infrastruktur.
Ekspansi Layanan KRL Surabaya-Pasuruan
Di sisi lain, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter kini tengah merencanakan perluasan jangkauan layanan Commuter Line Supas (Surabaya-Pasuruan) hingga mencapai Kota Probolinggo. Langkah ekspansi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas kereta lokal bersubsidi bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur yang memiliki mobilitas tinggi.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa perpanjangan rute ini akan menambah jarak tempuh layanan dari semula 63 km menjadi 101 km. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2022, Commuter Line Supas mencatatkan rata-rata volume penumpang harian sebanyak 4.417 orang dengan total bulanan mencapai 140 ribu orang.
Survei internal menunjukkan respon publik yang sangat antusias, di mana tingkat keinginan masyarakat Probolinggo menggunakan layanan ini mencapai angka sempurna 100 persen. Stasiun Probolinggo diprediksi akan menyumbang sekitar 304 penumpang baru per hari karena lokasinya yang sangat strategis di pusat kota dan dekat area industri.
Persiapan Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah
Stasiun Probolinggo sendiri saat ini sudah dilengkapi dengan empat jalur pelayanan utama serta dua jalur khusus stabling untuk mendukung operasional kereta. KAI Commuter berencana menambah berbagai fasilitas penunjang seperti perluasan ruang tunggu, pemasangan kanopi di area peron, hingga penambahan personel keamanan dan kebersihan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub, Arif Anwar, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini dan sedang mengawal proses persiapan agar target operasional terpenuhi. Pemerintah juga akan memastikan pemberian subsidi Public Service Obligation (PSO) tetap tersedia agar harga tiket di rute baru tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Selain fokus pada teknis operasional, Kemenhub dan KAI Commuter akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menciptakan integrasi transportasi lokal yang mumpuni. Jika seluruh kelengkapan fasilitas dan peraturan perizinan sudah dipenuhi oleh pihak operator, maka izin operasi untuk perpanjangan relasi ini akan segera diterbitkan secara resmi.