Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terkait kontroversi ceramahnya di Universitas Gadjah Mada yang baru-baru ini dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Menurut pandangan JK, polemik tersebut mencuat ke publik tepat setelah dirinya melaporkan Rismon Hasiholan atas dugaan penyebaran berita bohong serta memberikan komentar mengenai isu ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo.
Ceramah yang memicu perdebatan tersebut sebenarnya telah disampaikan oleh JK pada tanggal 5 Maret lalu dengan topik utama mengenai sejarah konflik di Poso dan Ambon. Namun, laporan hukum terhadap dirinya baru muncul belakangan setelah ia secara terbuka meminta Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya guna mengakhiri polemik di tengah masyarakat.
JK menegaskan bahwa permintaannya agar ijazah tersebut diperlihatkan bertujuan untuk menghentikan konflik dan aksi demonstrasi antarwarga yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun terakhir. Ia menyampaikan saran tersebut secara langsung pada hari Sabtu di kediamannya di Jakarta Selatan sembari menekankan bahwa langkah ini bukan merupakan sebuah tuduhan politik yang bersifat menyerang.
Meskipun meminta kejelasan dokumen, tokoh senior asal Makassar ini secara pribadi menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang dimiliki oleh mantan rekan kerjanya tersebut adalah asli. JK berpendapat bahwa sebagai orang yang lebih senior, ia hanya memberikan nasihat agar kegaduhan rakyat dapat segera diredam tanpa bermaksud melakukan perlawanan terhadap Jokowi.
Terkait pelaporan dirinya ke kepolisian, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) beserta beberapa organisasi lain menuding isi ceramah JK di Masjid UGM mengandung unsur penistaan agama. Sahat Sinurat selaku Ketua Umum GAMKI menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah membenarkan tindakan membunuh sebagai cara untuk masuk surga seperti yang diinterpretasikan dari pernyataan JK.
Selain laporan di Jakarta, gelombang keberatan juga muncul di daerah lain yang salah satunya diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara pada 14 April lalu. Kelompok tersebut secara resmi melaporkan JK ke Polda Sumut karena menilai narasi tentang konflik Poso dan Ambon yang disampaikan sang mantan Wapres telah mencederai ajaran agama tertentu.