Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan mendalam terkait kajian terbaru yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) menjadi maksimal dua periode. Langkah ini diambil KPK setelah menyerap berbagai aspirasi dari banyak elemen masyarakat, termasuk melibatkan kontribusi aktif dari para kader partai politik itu sendiri.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan keterlibatan kader partai bertujuan untuk mendapatkan saran yang komprehensif dalam upaya memperbaiki sistem perpolitikan nasional di Indonesia. Budi menyampaikan keterangan tersebut secara resmi saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, pada hari Kamis (23/4) lalu.
Latar Belakang dan Fokus Pencegahan Korupsi
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa inisiatif kajian ini merupakan bagian dari strategi besar lembaga antirasuah dalam memitigasi potensi tindak pidana korupsi di sektor politik. Sektor ini diidentifikasi sebagai salah satu area yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang kuat.
Upaya pencegahan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan sistemik, mulai dari program pendidikan hingga mendorong partisipasi aktif masyarakat luas dalam mengawal integritas politik. KPK juga secara konsisten menjalankan program pendukung seperti Politik Cerdas Berintegritas serta kampanye masif untuk menolak praktik politik uang di semua tingkatan.
Rekomendasi Strategis Tata Kelola Partai
Terkait tata kelola partai politik secara internal, KPK setidaknya telah merumuskan 16 poin rekomendasi penting yang ditujukan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif. Salah satu poin utamanya mendesak Kemendagri, Kemenkumham, serta DPR untuk merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan menambahkan klausul mengenai transparansi pelaporan pendidikan politik.
KPK juga menyarankan agar Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Nomor 36 Tahun 2010 demi menstandarisasi kurikulum pendidikan politik. Standarisasi ini diharapkan menjadi acuan baku bagi partai politik dalam menyusun materi pelatihan yang dibiayai oleh bantuan keuangan dari pemerintah.
Lebih lanjut, pemerintah didorong untuk membangun sistem pelaporan kaderisasi yang terintegrasi secara digital dengan sistem bantuan politik (banpol) untuk memastikan akuntabilitas. Rekomendasi ini juga menyentuh implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pilkada agar proses rekrutmen calon kepala daerah benar-benar berbasis pada kaderisasi yang sehat.
Tabel Usulan Perubahan Regulasi
| Instansi Terkait | Materi Rekomendasi | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Kemendagri, Kemenkumham, DPR | Revisi UU 2/2011 & Permendagri 36/2018 | Transparansi pelaporan dana bantuan parpol dan kurikulum pendidikan politik. |
| Partai Politik | Pembatasan jabatan Ketum maks. 2 periode | Menjamin keberlangsungan regenerasi dan kaderisasi internal organisasi. |
| Penyelenggara Pemilu & Parpol | Implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 | Rekrutmen calon kepala daerah berdasarkan jenjang kaderisasi yang jelas. |
Reaksi dan Kritik dari Petinggi Partai
Meskipun bertujuan untuk penguatan demokrasi, usulan pembatasan masa kepemimpinan ini menuai respons negatif dari jajaran petinggi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem. Politikus PDIP, Guntur Romli, secara terbuka mengkritik KPK karena dinilai telah melampaui batas kewenangan resminya sebagai lembaga penegak hukum.
Guntur Romli berpendapat bahwa KPK tidak seharusnya mencampuri urusan internal organisasi masyarakat sipil seperti partai politik karena parpol bukanlah lembaga negara. Baginya, intervensi terhadap mekanisme rumah tangga partai merupakan langkah yang terlalu jauh dan tidak sejalan dengan prinsip independensi organisasi.
Nada penolakan serupa disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang menegaskan bahwa masa jabatan ketua umum adalah hak mutlak partai. Sahroni menekankan bahwa segala mekanisme internal serta dinamika organisasi merupakan hak prerogatif masing-masing partai politik yang tidak dapat diganggu gugat pihak luar.