MTI Usul Pemerintah Gratiskan Transportasi Umum Selain Terapkan WFH

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum secara gratis setidaknya selama satu bulan penuh. Usulan ini muncul sebagai langkah pendukung atas kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan berlangsung satu hari dalam sepekan.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menjelaskan bahwa inisiatif penggratisan transportasi publik ini merupakan respon atas dinamika harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menurutnya, kombinasi antara kebijakan WFH dan pemberian insentif berupa pembebasan biaya angkutan umum telah sukses diterapkan oleh beberapa negara tetangga dalam menghadapi krisis energi serupa.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memicu perubahan perilaku masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Haris menambahkan bahwa banyak negara lain segera melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat nilai pasar mencapai ambang USD 100 per barel, sehingga insentif transportasi menjadi solusi yang sangat rasional.

Haris juga memberikan catatan positif terhadap sikap pemerintah Indonesia yang saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga BBM di pasar domestik meskipun tekanan harga minyak global terus meningkat. Meskipun kebijakan menahan harga tersebut sangat membantu daya beli, MTI tetap mendorong agar akses terhadap transportasi publik dipermudah secara finansial guna menekan konsumsi energi nasional lebih efektif.

Analisis Anggaran dan Kemampuan Pemerintah

Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk menanggung biaya operasional angkutan umum agar bisa dinikmati warga tanpa biaya. Ia mengambil contoh kondisi di wilayah DKI Jakarta, di mana seluruh sistem transportasi terintegrasi memerlukan dana operasional sekitar Rp 5 triliun setiap tahunnya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan hanya perlu mengalokasikan dana sebesar Rp 416,6 miliar untuk menggratiskan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat selama satu bulan. Djoko menegaskan bahwa anggaran daerah atau APBD Jakarta sangat mampu menanggung beban tersebut, mengingat cakupan layanan mencakup Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga jaringan KRL Jabodetabek.

Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan fakta bahwa pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket angkutan umum di ibu kota sebenarnya hanya menyumbang sekitar 30 persen dari total biaya operasional yang ada. Karena sebagian besar operasional sudah ditopang oleh subsidi pemerintah, maka penghapusan biaya tiket selama periode tertentu tidak akan mengganggu stabilitas keuangan penyedia layanan secara drastis.

Proyeksi Penghematan dari Kebijakan WFH

Di sisi lain, pemerintah sendiri telah memprediksi bahwa pemberlakuan skema WFH bagi pegawai negeri maupun sektor swasta akan memberikan dampak penghematan yang masif pada kas negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa efisiensi utama akan terlihat dari menurunnya permintaan BBM karena aktivitas mobilitas harian yang jauh berkurang.

Airlangga merinci bahwa potensi penghematan yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai angka Rp 6,2 triliun melalui pengurangan alokasi dana kompensasi BBM. Sementara itu, total penghematan dari sisi belanja bahan bakar oleh masyarakat secara keseluruhan diproyeksikan mampu menyentuh angka yang fantastis, yakni sebesar Rp 59 triliun.

Penghematan signifikan pada APBN ini terjadi karena berkurangnya frekuensi perjalanan dinas serta penurunan intensitas penggunaan kendaraan operasional milik instansi pemerintah di berbagai tingkatan. Selain manfaat finansial bagi negara, kebijakan ini juga diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat yang selama ini teralokasi cukup besar untuk biaya transportasi harian.

Rencananya, kebijakan WFH ini akan diatur secara rutin setiap hari Jumat bagi seluruh aparatur negara, sementara sektor swasta diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan panduan lebih lanjut agar penerapan kerja jarak jauh ini tetap efektif tanpa mengganggu produktivitas maupun karakteristik spesifik dari setiap jenis industri di Indonesia.