Pembangunan 100 Gudang Bulog Baru Memungkinkan Beras Disimpan hingga 2 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rencana Perum Bulog untuk mendirikan 100 gudang baru sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas penyimpanan beras pemerintah saat ini. Langkah strategis ini diambil karena infrastruktur yang tersedia mulai kewalahan menampung lonjakan stok pangan nasional yang terus meningkat.

Pemerintah secara khusus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk merealisasikan pembangunan gudang di 100 titik berbeda di seluruh wilayah Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan proyek besar ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 yang mengatur tentang percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen guna menjaga ketahanan pangan.

Kebijakan yang mulai berlaku sejak 11 Maret 2026 tersebut mengamanatkan agar fasilitas baru ini dilengkapi dengan kemajuan teknologi modern untuk menjaga mutu komoditas yang disimpan. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kepala BRIN, teknologi yang diterapkan memungkinkan kualitas beras tetap terjaga dengan baik meskipun disimpan hingga jangka waktu dua tahun.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, menyatakan bahwa total kapasitas tampung dari 100 infrastruktur pascapanen baru tersebut diperkirakan mencapai 900.000 ton beras. Fasilitas penyimpanan modern ini akan disebar secara merata di 92 kabupaten/kota guna mendukung sistem distribusi pangan yang lebih efisien di berbagai daerah.

Dalam penyediaan lahannya, terdapat 48 gudang yang akan didirikan di atas tanah hibah dari pemerintah daerah, sementara 52 unit sisanya akan menggunakan lahan milik internal Bulog. Banyak pemerintah daerah yang antusias memberikan aset lahan mereka karena menyadari urgensi penambahan kapasitas gudang di tengah produksi beras yang terus mengalami kenaikan signifikan.

Pihak Bulog sendiri berharap proses konstruksi dapat segera dimulai dengan melibatkan perusahaan konstruksi milik negara atau BUMN Karya setelah seluruh dokumen administrasi ditandatangani. Meski belum memberikan tanggal pasti untuk peletakan batu pertama, Ahmad Rizal menegaskan komitmennya untuk langsung mengeksekusi pembangunan fisik secepat mungkin demi mengejar target ketahanan pangan.