Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp 1.200 triliun untuk pengembangan jaringan kereta api nasional hingga tahun 2045. Rencana ini mencakup pembangunan sekitar 14.000 kilometer jalur rel baru, terutama di wilayah di luar Pulau Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kebutuhan Anggaran dan Rincian Proyek
AHY menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tahunan untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 60–65 triliun. Namun, angka tersebut masih akan diperbaiki, mengingat pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kondisi geografis masing-masing daerah.
“Kita mencoba menghitung, jika ingin menambah sekitar 14.000 kilometer rel dalam beberapa tahun ke depan, biayanya diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun dalam 20 tahun hingga 2045,” ujar AHY saat konferensi di Stasiun Tanah Abang pada Rabu, 22 April 2026.
Proyek Prioritas dan Kerja Sama
Pemerintah juga mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang bisa dilaksanakan lebih cepat. Salah satu proyek yang sedang dikaji adalah pembangunan jalur kereta di Sumatra, khususnya ruas Banda Aceh–Besitang untuk menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
AHY menunjukkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut. Pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, untuk memperkuat rencana teknis yang ada.
Dari segi pembiayaan, AHY menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Pemerintah memberikan peluang bagi kerja sama investasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun asing.
“Kita terbuka untuk kerja sama. Belum ada yang definitif, tetapi tentu ada sejumlah negara yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman bekerja sama dengan Indonesia,” jelasnya dengan optimis.