Penjelasan Bea Cukai Mengenai Aturan Membawa Rokok bagi Jemaah Haji

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan pengingat penting kepada para jemaah haji asal Indonesia mengenai regulasi membawa rokok saat kembali dari Tanah Suci. Instansi di bawah Kementerian Keuangan tersebut menetapkan batas maksimal pembawaan rokok ke wilayah Indonesia sebanyak 200 batang atau setara dengan satu selop sigaret.

Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja, menjelaskan bahwa sistem kepabeanan nasional sejatinya lebih menitikberatkan pada pengaturan barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri. Meskipun terdapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang bawaan pribadi jemaah dari Arab Saudi, pemerintah tetap memberlakukan batasan jumlah tertentu demi ketertiban administrasi.

Dalam sosialisasi yang digelar secara daring pada Kamis (16/4/2026), Cindhe menegaskan bahwa batas maksimal yang mendapatkan pembebasan bea masuk hanya sebesar 200 batang rokok sigaret. Jika ditemukan jemaah haji yang membawa produk tembakau melebihi jumlah yang telah ditentukan tersebut, maka sisa kelebihannya akan disita oleh petugas untuk dimusnahkan.

Ketentuan Ekspor dan Aturan di Arab Saudi

Berbeda dengan aturan masuk ke Indonesia, pemerintah sejauh ini tidak memberlakukan pembatasan kuota terhadap jumlah rokok yang dibawa jemaah saat berangkat dari Indonesia menuju Arab Saudi. Namun, Cindhe memberikan peringatan agar para jemaah tetap waspada dan mempelajari secara detail kebijakan hukum yang berlaku di otoritas Arab Saudi terkait barang bawaan tersebut.

Para jemaah sangat disarankan untuk memahami komoditas apa saja yang dilarang atau dibatasi oleh pemerintah setempat agar tidak tersandung masalah hukum saat tiba di bandara Arab Saudi. Hal ini tidak hanya berlaku untuk komoditas rokok semata, melainkan juga untuk berbagai kategori barang lainnya yang masuk dalam daftar pengawasan ketat negara tujuan.

Regulasi Pembawaan Uang Tunai dalam Jumlah Besar

Selain perihal produk tembakau, Ditjen Bea Cukai juga memberikan imbauan serius agar jemaah haji tidak membawa uang tunai dalam jumlah Rp 100 juta atau lebih secara mandiri. Cindhe Marjuang Praja menyatakan bahwa angka tersebut merupakan ambang batas maksimal yang telah disepakati berdasarkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas peredaran mata uang.

Apabila jemaah tetap membawa uang tunai dengan nominal mencapai atau melebihi Rp 100 juta, mereka memiliki kewajiban hukum untuk melaporkannya secara resmi kepada pihak Bea Cukai. Nantinya, data mengenai pembawaan uang tersebut akan diteruskan oleh DJBC kepada Bank Indonesia serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai prosedur yang berlaku.

Jemaah yang membawa uang di bawah ambang batas tersebut diperbolehkan melintas tanpa harus melakukan pelaporan khusus kepada petugas kepabeanan di bandara. Langkah pelaporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi transaksi keuangan lintas negara dan mematuhi regulasi pengendalian nilai mata uang yang ditetapkan oleh bank sentral.

Data Kuota Haji dan Alokasi Biaya Hidup

Tabel berikut merinci informasi mengenai kuota haji Indonesia tahun 2026 serta detail tunjangan biaya hidup yang diterima oleh setiap jemaah dalam mata uang Riyal Arab Saudi.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyerahkan dana banknotes dalam mata uang Riyal (SAR) untuk memenuhi kebutuhan hidup atau living cost jemaah haji tahun 1447 H/2026. Dana tersebut disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam bentuk pecahan tertentu agar memudahkan jemaah saat melakukan transaksi kecil di Tanah Suci.

Setiap jemaah akan mendapatkan amplop berisi uang tunai sebesar SAR 750 dengan komposisi pecahan satu lembar SAR 500, dua lembar SAR 100, serta satu lembar SAR 50. Pembagian biaya hidup ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan harian para jemaah selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Makkah maupun Madinah secara maksimal.