Pemerintah secara resmi telah menyalurkan dana stimulan tahap kedua untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana alam di Kabupaten Aceh Tamiang. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah guna mempercepat pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak fenomena hidrometeorologi di wilayah Sumatera, terutama untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Prosesi penyerahan bantuan berlangsung pada Selasa (21/4) secara hibrida dari Kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Selain menyerahkan bantuan di Aceh, kedua menteri tersebut turut menyaksikan penyerahan dana serupa bagi warga terdampak di Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan secara virtual. Di lokasi tersebut, penyaluran bantuan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, sebagai bagian dari komitmen pemerataan bantuan pascabencana.
Penyaluran ini merupakan kelanjutan dari bantuan tahap pertama yang sebelumnya telah diserahkan pemerintah kepada masyarakat pada tanggal 13 Februari 2026. Kala itu, Menko Pratikno memimpin agenda dari Tapanuli Utara, sementara Mendagri berada di Aceh Tamiang dan Kepala BNPB memantau langsung proses di wilayah Lhokseumawe.
Menteri Dalam Negeri yang juga mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan bahwa skema bantuan telah disusun secara sistematis. Pemerintah mengklasifikasikan dukungan dana berdasarkan tingkat kerusakan bangunan milik warga, mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga kategori rusak berat atau hilang.
| Kategori Kerusakan Rumah | Besaran Dana Stimulan |
|---|---|
| Rusak Sedang | Rp30.000.000 |
| Rusak Ringan | Rp15.000.000 |
Khusus bagi rumah dengan tingkat kerusakan berat, pemerintah menerapkan skema penanganan yang melibatkan pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi para penyintas. Program pembangunan ini dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga pemerintah, serta mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak nonpemerintah terkait.
Mendagri menegaskan bahwa prinsip utama dari program ini adalah mengedepankan aspek kecepatan dalam penyaluran bantuan agar masyarakat bisa segera memfungsikan kembali tempat tinggal mereka. Hal ini diharapkan mampu memulihkan semangat warga terdampak dalam melanjutkan kehidupan harian mereka setelah mengalami musibah bencana alam tersebut.