Ringkasan pernyataan JK setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, memberikan tanggapan resmi setelah dirinya dilaporkan atas tuduhan penistaan agama terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026. JK menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026, untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

Dalam pertemuan dengan awak media, Jusuf Kalla mengungkapkan rasa sesalnya atas laporan hukum yang merujuk pada pembahasannya mengenai konflik Poso periode 1998-2001. Tokoh nasional ini menegaskan bahwa dirinya merupakan pihak yang terlibat langsung dalam upaya perdamaian dan penanganan konflik di wilayah Poso serta Ambon saat itu.

JK mempertanyakan dasar tuduhan dari pihak-pihak yang melaporkannya dengan menanyakan apakah mereka pernah hadir langsung di tengah situasi konflik tersebut seperti dirinya. Ia merasa heran karena perannya dalam sejarah rekonsiliasi justru diputarbalikkan menjadi sebuah tuduhan pidana penistaan agama oleh sekelompok organisasi.

Laporan terhadap Jusuf Kalla diawali oleh langkah hukum dari DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama koalisi organisasi lainnya kepada pihak kepolisian. Di wilayah lain, Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara juga melayangkan aduan serupa di Medan dengan dasar keberatan yang sama terhadap isi ceramah JK.

Pihak pelapor menganggap pemaparan JK dalam kuliah umum bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar telah menodai ajaran Kristen. Dalam ceramah itu, JK menyinggung bahwa saat konflik Poso dan Ambon tahun 1999 terjadi, kedua pihak yang bertikai merasa tindakan mereka dilandasi keyakinan tertentu.

Kutipan yang dipersoalkan adalah pernyataan JK yang menyebutkan adanya pandangan bahwa membunuh atau tewas dalam konflik tersebut dianggap sebagai tindakan syahid oleh kedua belah pihak. Menurut JK, narasi tersebut merupakan refleksi atas situasi psikologis massa di masa perang dan bukan bermaksud untuk menistakan ajaran agama mana pun.

Rencana Langkah Hukum Balik

Merespons gelombang laporan tersebut, Jusuf Kalla menyatakan tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengambil langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang telah menuduhnya melakukan penistaan. Ia menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya mengenai sejarah konflik Poso dan Ambon merupakan sebuah fitnah yang sangat merugikan nama baiknya.

JK berpendapat bahwa jika tuduhan tidak berdasar ini dibiarkan begitu saja, maka fitnah serupa berpotensi akan terus terulang kembali di masa depan. Saat ini, tim hukumnya sedang mendalami seluruh aspek laporan tersebut sambil berharap para pelapor mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas fitnah yang dilontarkan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak dorongan dari berbagai kalangan untuk melawan segala bentuk fitnah yang menyasar pribadinya. Namun, JK tetap mengimbau kepada masyarakat serta pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar tetap tenang dan tidak merespons situasi ini dengan aksi demonstrasi.

Kaitan dengan Isu Ijazah dan Presiden Jokowi

Dalam kesempatan yang sama, JK secara terbuka menduga adanya keterkaitan antara laporan polisi tersebut dengan simpatisan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo. Ia meyakini bahwa polemik ini muncul sebagai serangan balik setelah dirinya melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dalam persoalan ijazah Jokowi.

JK bahkan sempat menunjukkan nada bicara yang tegas dengan mengingatkan kembali perannya dalam sejarah karier politik Joko Widodo hingga bisa menjabat sebagai Presiden. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungannya saat membawa Jokowi ke Jakarta, kemungkinan besar jalan menuju kursi kepresidenan tidak akan terbuka lebar.

Secara khusus, Jusuf Kalla menggunakan istilah termul yang populer di media sosial sebagai rujukan bagi para pendukung militan Jokowi untuk menyikapi laporan hukum ini. Istilah tersebut ia gunakan untuk menyentil pihak-pihak yang dianggapnya mencoba menyudutkan dirinya lewat isu penistaan agama setelah adanya perbedaan sikap politik.

Desakan Transparansi Ijazah

Persoalan ceramah di UGM ini dinilai JK mulai dipolitisasi segera setelah ia meminta Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya guna mengakhiri perdebatan di masyarakat. Meskipun JK menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut asli, ia menyayangkan mengapa polemik ini harus berlarut-larut selama dua tahun tanpa kejelasan.

Menurut JK, langkah memperlihatkan ijazah asli ke publik adalah cara paling sederhana untuk menghentikan konflik, saling lapor, serta demonstrasi yang terjadi di tengah rakyat. Ia menegaskan bahwa sarannya tersebut bukan merupakan tuduhan politis, melainkan solusi nyata agar masyarakat tidak terus terbelah oleh isu yang sama.

Dengan demikian, Jusuf Kalla memandang laporan terhadap dirinya bukan sekadar masalah hukum agama, melainkan memiliki dimensi politis yang cukup kental. Ia tetap pada pendiriannya bahwa penjelasan sejarah mengenai konflik masa lalu tidak seharusnya dikategorikan sebagai bentuk penistaan terhadap keyakinan tertentu.