Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mulai memperlihatkan tren pemulihan yang signifikan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) melaporkan bahwa mayoritas sektor usaha masyarakat, mulai dari warung hingga kafe, telah aktif beroperasi kembali.
Data menunjukkan tingkat pemulihan UMKM di Sumatra Barat telah menyentuh angka 100 persen, sementara Aceh dan Sumatra Utara mencapai 94,44 persen dengan 17 kabupaten/kota yang ekonominya sudah normal. Meski demikian, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih membutuhkan perhatian khusus akibat kerusakan berat pada sejumlah unit usaha dan infrastruktur.
Di Aceh Tengah, terdapat 13 unit usaha termasuk restoran dan kedai yang mengalami kerusakan serius di wilayah Kecamatan Linge serta Kebayakan. Selain itu, kerusakan lima unit hotel di wilayah tersebut mengakibatkan aktivitas ekonomi di beberapa titik penting belum bisa berjalan sepenuhnya seperti sedia kala.
Kondisi di Tapanuli Tengah tercatat lebih parah karena bencana banjir dan longsor berdampak pada 2.059 unit usaha yang tersebar di 14 kecamatan berbeda. Kerusakan bangunan dan terhambatnya jalur distribusi barang menjadikan wilayah ini sebagai prioritas utama bagi intervensi Satgas PRR dalam masa pemulihan.
Data Pemulihan dan Dampak Ekonomi Daerah
| Provinsi/Wilayah | Tingkat Pemulihan (%) | Jumlah Debitur Terdampak | Total Outstanding (Rp) |
|---|---|---|---|
| Sumatra Barat | 100% | - | - |
| Aceh & Sumatra Utara | 94,44% | - | - |
| Total Gabungan (3 Provinsi) | - | 193.703 | 11,22 Triliun |
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa berfungsinya kembali UMKM merupakan indikator vital bagi kebangkitan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak bencana. Ia menyatakan bahwa pemulihan warung dan toko sangat krusial karena pertumbuhan ekonomi daerah sempat mengalami penurunan drastis pascabencana.
Pemerintah memberikan dukungan nyata berupa bantuan alat produksi makanan dan minuman, bahan baku usaha, hingga paket minyak goreng untuk operasional harian para pelaku UMKM. Bantuan lainnya mencakup pakaian baru untuk pedagang kecil serta benang songket guna mendukung keberlanjutan sektor kerajinan lokal di wilayah terdampak.
Fasilitas penunjang seperti tenda usaha sementara dan pembuatan sumur bor juga disediakan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi kegiatan produksi masyarakat. Seluruh bantuan tersebut dirancang sedemikian rupa agar pelaku usaha dapat kembali memberikan pelayanan maksimal meskipun proses pemulihan masih berlangsung.
Dari sisi finansial, pemerintah memperkuat permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi khusus ini memberikan pedoman pelaksanaan penyaluran kredit pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-kementerian seperti Kementerian UMKM, Kemendag, dan Kemenparekraf dalam mengendalikan inflasi yang sempat meningkat di lokasi bencana. Pemerintah kini memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta kemudahan akses terhadap plafon pembiayaan KUR yang baru.
Hingga pertengahan April 2026, tercatat ada 193.703 debitur KUR yang terdampak di tiga provinsi tersebut dengan nilai outstanding menembus Rp11,22 triliun. Program subsidi bunga dan kemudahan pembiayaan ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga keberlanjutan napas usaha masyarakat selama masa transisi ekonomi.