Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan dua langkah strategis guna menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam para pekerja. Langkah pencegahan ini dianggap sangat krusial mengingat adanya potensi efisiensi besar-besaran terhadap sekitar 9.000 buruh yang tersebar di 10 perusahaan dari berbagai sektor industri.
Kekhawatiran utama muncul akibat tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta lonjakan biaya bahan baku yang memberatkan beban operasional perusahaan di tengah situasi global yang tidak menentu. Said Iqbal menilai bahwa intervensi kebijakan dari pemerintah diperlukan agar lonjakan biaya produksi tersebut tidak berujung pada pengurangan jumlah karyawan secara signifikan.
Usulan Penangguhan Kenaikan BBM Industri dan Diskon Pajak
Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Jumat, 17 April 2026, Said Iqbal meminta pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi atau BBM industri dalam waktu dekat. Permintaan ini diajukan sebagai bentuk perlindungan jangka pendek agar sektor industri memiliki ruang napas untuk menjaga kestabilan operasional mereka selama gejolak harga energi berlangsung.
Meskipun kebijakan tersebut memerlukan alokasi anggaran kompensasi atau subsidi dari pemerintah, Iqbal menekankan bahwa skema ini hanya bersifat sementara sebagai bantalan ekonomi. Masa pemberlakuan subsidi tersebut diusulkan hanya berjalan selama dua hingga tiga bulan saja atau sampai dampak konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai mereda.
Selain soal energi, KSPI juga mengusulkan adanya kebijakan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diturunkan menjadi kisaran 10 persen atau bahkan 9 persen. Penurunan tarif pajak ini diyakini mampu meringankan beban pengeluaran pabrik sehingga mereka tidak terpaksa menaikkan harga jual barang meskipun biaya bahan baku sedang mengalami kenaikan.
Jika harga barang di pasar tetap kompetitif dan terjangkau, maka angka penjualan dapat dipertahankan dan proses produksi di dalam pabrik akan tetap berjalan secara normal tanpa hambatan. Said Iqbal menegaskan bahwa dengan terjaganya tingkat produksi, perusahaan tidak perlu melakukan langkah efisiensi ekstrem melalui pemangkasan jumlah tenaga kerja di unit operasional mereka.
Reformasi Pajak untuk Menstimulus Daya Beli
Usulan lain yang tidak kalah penting adalah permintaan untuk melakukan reformasi pada batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan bagi para buruh. Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan ambang batas PTKP ini akan memberikan dampak positif langsung terhadap kondisi finansial pekerja di tengah ancaman krisis ekonomi.
Berdasarkan perhitungan KSPI, penyesuaian batas PTKP tersebut berpotensi memberikan penghematan bagi buruh sekitar Rp 3 juta per bulan yang kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi. Peningkatan dana yang bisa dibelanjakan ini diharapkan dapat memicu kenaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi nasional.
Data Potensi PHK dan Sektor yang Paling Terdampak
Situasi ketenagakerjaan saat ini berada dalam kondisi waspada setelah munculnya laporan mengenai 10 pabrik yang mulai merencanakan langkah-langkah efisiensi karyawan untuk bertahan hidup. Said Iqbal mengungkapkan bahwa data yang diterima dari berbagai serikat pekerja menunjukkan setidaknya ada 9.000 buruh yang kini nasibnya terancam oleh kebijakan PHK tersebut.
| Kategori Data Industri | Rincian Statistik |
|---|---|
| Jumlah Perusahaan yang Berpotensi PHK | 10 Pabrik |
| Estimasi Total Buruh Terancam PHK | 9.000 Orang |
| Sektor Paling Terdampak Utama | Tekstil dan Plastik |
| Sektor Terdampak Lainnya | Garmen, Otomotif, Petrokimia |
| Usulan Penurunan PPN | Menjadi 9% - 10% |
| Usulan Batas PTKP Baru | Rp 7,5 Juta/Bulan |
Industri tekstil dan industri plastik disebut sebagai sektor yang berada di garis depan risiko PHK karena sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku impor. Meski belum merinci nama-nama perusahaan yang dimaksud, Iqbal menyebutkan bahwa jumlah tersebut masih berpotensi bertambah jika kondisi geopolitik dunia tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda stabil dalam waktu dekat.
Beberapa sektor pendukung lainnya seperti garmen, industri otomotif, hingga petrokimia juga mulai merasakan tekanan hebat akibat kenaikan harga bahan baku yang dipicu oleh konflik Timur Tengah. Tekanan dari sisi biaya energi dan bahan baku menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk memangkas pengeluaran yang sayangnya sering kali menyasar pada alokasi gaji dan jumlah karyawan.
Said Iqbal menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa hampir semua pimpinan perusahaan menyatakan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi jika perang terus berlarut-larut tanpa kepastian. Oleh karena itu, langkah-langkah darurat yang diusulkan oleh buruh diharapkan dapat segera mendapatkan respons positif serta perhatian serius dari pihak pemerintah pusat.