Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memastikan bahwa pemberian upah bagi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan berpedoman pada sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di tingkat pedesaan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil BP BUMN, Teddy Bharata, yang menekankan bahwa nominal gaji tidak ditetapkan secara sembarangan melainkan mengikuti regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Ia meminta masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena struktur pengupahan saat ini tengah dimatangkan dalam koordinasi bersama kementerian terkait.
Fokus Kualitas dan Target Operasional
Teddy Bharata berpendapat bahwa persoalan nilai gaji bukanlah fokus utama, melainkan kualitas manajer yang direkrut karena posisi ini memegang peran krusial bagi keberhasilan agenda pemerintah. Kopdes Merah Putih merupakan program prioritas yang memerlukan individu dengan kualifikasi mumpuni agar fungsi ekonomi di desa dapat berjalan optimal.
Target proses rekrutmen ini diharapkan selesai sepenuhnya pada bulan Juni mendatang, bertepatan dengan pengumuman hasil seleksi bagi para calon pelamar. Setelah posisi manajer terisi, setiap unit koperasi nantinya akan dilengkapi dengan staf operasional tambahan guna mendukung kegiatan bisnis sehari-hari.
Jaminan Seleksi Transparan Tanpa Orang Titipan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan jaminan tegas bahwa proses seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan berjalan murni tanpa adanya praktik "orang titipan". Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan rekrutmen secara profesional di bawah pengawasan ketat BP BUMN guna menghindari penyimpangan.
Zulkifli mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan tertentu, karena hal tersebut dipastikan sebagai tindakan penipuan. Seluruh tahapan pendaftaran dilakukan secara daring melalui satu pintu melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id tanpa jalur khusus lainnya.
Pendaftaran yang dibuka sejak 15 hingga 24 April 2026 ini bersifat terbuka bagi putra-putri terbaik daerah yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Ia menegaskan tidak ada kementerian atau instansi lain yang memiliki wewenang untuk menunjuk individu tertentu masuk ke dalam sistem pengelolaan koperasi ini.
Rincian Formasi dan Skema Penempatan
Pemerintah secara resmi membuka lowongan untuk puluhan ribu posisi manajer yang statusnya akan disetarakan sebagai pegawai BUMN dengan kontrak kerja PKWT. Kebutuhan tenaga kerja ini sangat besar guna memastikan unit-unit usaha di tingkat desa dan kampung nelayan dapat segera beroperasi pada pertengahan tahun.
| Kategori Unit Kerja | Instansi Pengelola (Persero) | Jumlah Formasi Tahap I |
|---|---|---|
| Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) | PT Agrinas Pangan Nusantara | 30.000 Posisi |
| Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) | PT Agrinas Jaladri Nusantara | 5.476 Posisi |
| Total Keseluruhan | - | 35.476 Posisi |
Total kebutuhan formasi mencapai 35.476 orang yang akan disebar ke berbagai titik di seluruh penjuru Indonesia untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Sebagian besar manajer akan ditempatkan pada unit Agrinas Pangan Nusantara, sementara sisanya akan fokus mengelola sektor perikanan di bawah naungan Agrinas Jaladri Nusantara.
Pengelolaan oleh pihak Agrinas direncanakan berlangsung selama dua tahun pertama masa operasional sebagai bagian dari masa transisi dan pendampingan profesional. Hal ini bertujuan agar unit koperasi memiliki pondasi bisnis yang kuat sebelum dilepaskan secara mandiri di masa depan.
Zulkifli Hasan mengibaratkan keberadaan manajer profesional ini sebagai "lilin-lilin yang menyala terang" di setiap desa untuk menerangi perekonomian nasional secara luas. Taruhan dari keberhasilan program ini sangat besar, mengingat besarnya sumber daya dan modal yang telah dikerahkan oleh pemerintah pusat.