DPRD dan Pemkab Buleleng Sepakati Raperda Pajak Restoran bagi Warung Makan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, telah mencapai kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi baru ini secara spesifik mengatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menyasar sektor konsumsi makanan serta minuman di wilayah tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pelanggan yang menyantap hidangan di restoran, warung, hingga pusat kuliner atau food court bakal dikenakan pajak dengan besaran maksimal mencapai 10 persen. Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki pendapatan bruto atau omzet di bawah Rp9 juta setiap bulannya.

Keputusan krusial ini difinalisasi dalam agenda rapat gabungan komisi yang diselenggarakan di Gedung DPRD Buleleng pada hari Selasa (21/4). Dalam sesi pembahasan tersebut, pihak legislatif menyatakan kesediaan mereka untuk menerima usulan Raperda dari pemerintah dengan menyertakan sejumlah catatan strategis demi kepentingan publik.

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh DPRD adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan adanya kenaikan tarif retribusi tersebut. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan bahwa proses pembahasan payung hukum ini telah memakan waktu sekitar 10 bulan sejak pertama kali diusulkan oleh Bupati pada Juni 2025.

Perjalanan panjang penyusunan regulasi ini juga dipengaruhi oleh proses sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Ngurah Arya menambahkan bahwa setelah tahap ini, pemerintah akan segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang berfungsi sebagai aturan teknis pelaksanaan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan telah bulat dan fokus saat ini beralih pada bagaimana sosialisasi serta implementasi aturan tersebut dapat berjalan tanpa kendala berarti. Politisi tersebut menggarisbawahi bahwa beban pajak tersebut sejatinya ditujukan kepada konsumen sebagai pembeli, bukan dibebankan kepada para pelaku usaha atau pemilik warung.

Klarifikasi mengenai target pajak ini dianggap sangat vital guna menghindari terjadinya gejolak sosial atau kesalahpahaman di tengah masyarakat saat aturan mulai diberlakukan. Ngurah Arya juga mengingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan pembinaan bagi UMKM agar tetap kompetitif dan mampu berkembang meskipun berada di bawah kebijakan fiskal yang baru.

Menurut pandangannya, keberlangsungan UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan manajemen bisnis dan kapasitas usaha dibandingkan dengan persoalan penarikan pajak konsumen. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan program pelatihan serta pendampingan agar para pengusaha lokal tidak mengalami kegagalan akibat kelemahan dalam strategi berbisnis.

Selain sektor kuliner, Raperda ini juga memperluas jangkauan pungutan pada potensi pendapatan daerah yang sebelumnya belum tersentuh regulasi secara maksimal. Salah satu inovasi aturan yang cukup menarik perhatian adalah rencana pengenaan retribusi parkir pada area bisnis ritel modern seperti minimarket.

Dalam mekanisme yang direncanakan, pemerintah tidak akan memungut biaya parkir secara langsung dari kendaraan, melainkan menghitung luas lahan parkir yang tersedia sebagai objek retribusi. Terkait apakah nantinya layanan parkir di gerai tersebut tetap gratis bagi pengunjung atau berbayar, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pengelola usaha.

Diharapkan kebijakan ini mampu mendorong para pelaku usaha untuk terus meningkatkan standar produk dan layanan mereka tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat luas. Di sisi lain, DPRD Buleleng juga memberikan peringatan keras terkait potensi kebocoran anggaran yang mungkin terjadi di berbagai sektor pelayanan publik.

Sektor kesehatan menjadi salah satu poin evaluasi utama, khususnya mengenai penanganan klaim biaya pengobatan bagi pasien kurang mampu yang belum tercover secara penuh oleh program BPJS Kesehatan. Saat ini, Raperda tersebut tengah memasuki proses finalisasi sebelum nantinya resmi disahkan menjadi Perda yang diproyeksikan dapat memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng.